Mekanisme Pengelolaan Defisit APBN Senilai Rp 347,6 T Oleh Bu Sri Mulyani

by -163 Views

Di tengah menurunnya defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada tahun 2023, muncul pertanyaan di masyarakat tentang dana yang digunakan oleh pemerintah untuk menutup defisit anggaran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengumumkan bahwa defisit APBN 2023 hanya sebesar Rp 347,6 triliun. Angka ini jauh lebih rendah dari rencana awal defisit APBN 2023 sebesar Rp 598,2 triliun dan turun 24,5% dari realisasi defisit 2022 sebesar Rp 460,4 triliun.

Defisit ini disebabkan oleh belanja negara sebesar Rp 3.121,9 triliun, atau tumbuh 0,8% dibandingkan dengan realisasi 2022 sebesar Rp 3.096,3 triliun, sedangkan pendapatan negara hanya Rp 2.774,3 triliun atau tumbuh 5,3% dari capaian 2022 sebesar Rp 2.635,8 triliun.

Sri Mulyani mengatakan bahwa defisit APBN 2023 yang turun jauh lebih rendah dibandingkan dengan defisit tahun 2022 menurut persentase GDP (gross domestic bruto) maupun nominal. Melalui akun instagramnya @smindrawati, Sri Mulyani memperlihatkan keberhasilannya menekan defisit APBN. Namun muncul pertanyaan dari publik mengenai dari mana uang untuk menutupi defisit tersebut.

Keseimbangan primer APBN 2023 surplus setelah defisit sejak 2012. Keseimbangan primer APBN 2023 sebesar Rp 92,2 triliun, yang menandakan pendapatan negara lebih tinggi dari belanja negara di luar pembayaran bunga utang.

Dikutip dari website djkn.kemenkeu.go.id, defisit anggaran ditutup melalui dua cara pembiayaan anggaran, yaitu pembiayaan non utang dan utang. Terdiri dari penerimaan pembiayaan seperti berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, penggunaan cadangan, hingga penerimaan pinjaman.

Pada APBN 2023, pembiayaan anggaran mencapai Rp 359,6 triliun dengan SiLPA senilai Rp 11,9 triliun. Pembiayaan anggaran itu didominasi oleh pembiayaan utang senilai Rp 407 triliun, sedangkan pembiayaan investasi minus Rp 90,1 triliun.

Dari jumlah realisasi pembiayaan utang itu, sebesar Rp308,7 triliun berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) Neto dan Rp98,2 triliun berasal dari pinjaman. Penerbitan SBN 2023 turun 53,1% dari realisasi 2022 senilai Rp 658,8 triliun, sedangkan pinjaman naik 164% dari Rp 37,2 triliun.

“Pembiayaan utang tadinya direncanakan Rp696,3 triliun (target APBN 2023), di dalam Perpres 75/2023 kita revisi ke bawah ke Rp421,2 triliun, realisasinya Rp407 triliun,” ungkap Sri Mulyani.

Artikel Selanjutnya
3 Strategi Sri Mulyani untuk Tingkatkan Penerimaan Pajak 2023

(wur/wur)