Jumlah anggota Majelis Umum PBB diperkirakan akan melakukan pemungutan suara mengenai perang Israel-Gaza pada Jumat (27/10/2023). Namun, Palestina hanya berstatus pengamat dan tidak memiliki hak suara.
Yordania, yang mewakili negara-negara Arab, telah mengusulkan resolusi Majelis Umum yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan setelah Dewan Keamanan PBB gagal mengambil tindakan.
Dalam pidato di Majelis Umum PBB pada Kamis, Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, mengimbau para anggota untuk memilih menyudahi pembunuhan dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang membutuhkannya.
Menteri Luar Negeri Palestina juga berpidato di Dewan Keamanan PBB, meskipun Palestina hanya sebagai pengamat non-anggota dan tidak dapat berpartisipasi secara penuh.
Palestina diberikan status pengamat non-anggota oleh mayoritas anggota Majelis Umum PBB pada 2012. Namun, status ini tidak secara resmi diakui dalam Piagam PBB dan hanya dipegang oleh Palestina dan Takhta Suci.
Resolusi mengenai pemerintahan masa depan Palestina telah disahkan oleh anggota Majelis Umum PBB pada 1947, yang memutuskan untuk membagi Palestina menjadi dua negara Arab dan Yahudi Merdeka, serta rezim internasional khusus untuk Kota Yerusalem.
Meskipun Palestina belum menjadi anggota penuh PBB, Otoritas Palestina terus mewakili rakyat Palestina di PBB.
Pada tahun 2019, Majelis Umum PBB memberikan Palestina kekuasaan tambahan terbatas saat memimpin Kelompok 77. Namun, Dewan Keamanan PBB memiliki hak veto yang dapat menghalangi keanggotaan Palestina.
Majelis Umum PBB memiliki 193 negara anggota, yang berbeda dengan Dewan Keamanan yang hanya memiliki 15 anggota. Pemungutan suara di Majelis Umum PBB tidak sepenuhnya mengikat secara hukum seperti resolusi Dewan Keamanan.
Demikianlah pengantar mengenai status Palestina di PBB dan pemungutan suara yang akan dilakukan mengenai perang Israel-Gaza.
