Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas mengenai progres RUU Pelayaran yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan angkutan laut pelayaran rakyat. Selain itu, mereka juga membahas rencana kerja dan anggaran Kementerian Perhubungan untuk Tahun Anggaran 2025.
Sri Mulyani menyampaikan bahwa angkutan laut pelayaran rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing usaha dan mendorong aktivitas perekonomian. Selain itu, ia juga membagikan bahwa agenda rapatnya dengan DPR RI untuk membahas APBN TA 2025, termasuk RKA dari setiap K/L.
Kementerian Perhubungan merupakan salah satu dari 10 kementerian atau lembaga yang mendapat jatah anggaran besar dalam RAPBN 2025. Di antara 10 besar tersebut, Kementerian Pertahanan menjadi yang terbesar diikuti oleh Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Badan Gizi Nasional, Kementerian Keuangan, dan terakhir Kementerian Perhubungan.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, menyampaikan bahwa angka-angka tersebut merupakan hasil perhitungan setelah Raker Banggar terakhir serta arahan dari Presiden Terpilih.
