Setiap tahun, pemerintah, pengusaha, dan buruh selalu berunding untuk menetapkan besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK). Namun, setiap tahun selalu terjadi perbedaan pendapat antara buruh dan pengusaha terkait penetapan kenaikan upah ini.
Tidak jarang, kelompok buruh melakukan protes dengan aksi unjuk rasa di jalan dan ancaman mogok, yang tidak hanya mengganggu produktivitas tetapi juga ketertiban umum. Padahal sebenarnya telah ada Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2023 yang mengatur formula besaran kenaikan upah buruh ini. Lalu, apa solusi yang ditawarkan oleh masing-masing calon presiden dan wakil presiden terkait masalah kenaikan upah buruh ini?
Lebih lanjut, saksikan Safrina Nasution bersama dengan Ko-Kapten TimNas AMIN Tom Lembong, Erwin Aksa Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Haryadi Sukamdani Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud, Mirah Sumirat Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, dan Bob Azzam Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO di Program Your Money Your Vote CNBC Indonesia, Rabu (06/12/2023).
