Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menganggap terminologi nikel RI yang ‘dikuasai’ oleh China sebagai sesuatu hal yang negatif. Hal ini merespons pernyataan mantan Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla (JK) belum lama ini.
Ketua Bidang Kajian Strategis Pertambangan Perhapi, Muhammad Toha mengungkapkan sebelum 2015, setidaknya hanya ada dua unit pabrik pengolahan dan pemurnian nikel yang ada di dalam negeri. Smelter tersebut antara lain dimiliki oleh PT Vale Indonesia Tbk (INCO) dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM).
“Kalau terminologi dikuasai seolah-olah ada konotasi yang negatif. Faktanya adalah sebelum tahun 2015 pabrik pengolahan nikel di Indonesia itu ada dua,” kata Toha dalam acara Mining Zone CNBC Indonesia, dikutip Selasa (5/11/2023).
Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pemerintah kemudian membuka seluas-luasnya investasi kepada investor global. Terutama untuk datang membangun smelter di Indonesia.
Namun memang, keputusan pemerintah tersebut rupanya justru menarik banyak minat investor yang berasal dari China. Ditambah, perusahaan-perusahaan tersebut juga datang dengan membawa teknologi yang mumpuni.
“Jadi dalam konteks ini sebenarnya adalah ketika pemerintah membuka investasi, investor luar datang ke Indonesia, yang hadir adalah perusahaan China membawa investasi dan teknologi terutama teknologi, itu adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri,” ujarnya.
Di samping itu, investasi teknologi pengolahan smelter dari China relatif lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Kondisi ini tentunya membuat para pengusaha lebih memilih China dibandingkan investor dari negara lain.
“Perusahaan Eropa, Jepang, Amerika Serikat itu menawarkan investasi yang dua kali lipat dengan kapasitas yang sama. Maka saya yakin pilihan kita adalah mengambil atau menggandeng investor yang bisa menawarkan teknologi yang baik tetapi dengan harga yang lebih murah,” tambahnya.
Sebelumnya, JK turut menyoroti mengenai pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Khususnya komoditas nikel, yang dinilai dimonopoli oleh negara tertentu yakni China.
Semula JK mengkritisi sikap rendah diri yang dimiliki Indonesia terkait pengelolaan sumber daya alam di dalam negeri. Padahal, seharusnya Indonesia bisa mempunyai sikap percaya diri dan berjuang dalam penguasaan teknologi.
“Kenapa kita selalu tidak percaya diri, kita bicara banyak hal, kita bicara nikel, 90% nikel ini dikuasai China karena mereka selalu menganggap teknologi adalah mereka. Kita selalu harga diri rendah, seakan-akan tidak bisa menguasai teknologi,” katanya dalam Economix FISIP UI, dikutip Selasa (28/11/23).
Menurut JK, Indonesia sendiri diperkirakan akan mengoperasikan sejumlah 116 smelter pada beberapa tahun ke depan. Dengan demikian, seharusnya teknologi pengoperasian di pabrik smelter juga dapat dikuasai oleh Indonesia.
“Perusahaan itu membuktikan bahwa semua bisa dilaksanakan dengan teknologi dan kita bisa menguasai teknologi itu, smelter, apapun, listrik apa pun bisa kita kuasai,” kata JK.
