Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa pemerintah Indonesia akan meningkatkan porsi kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 10% sehingga total saham yang dimiliki oleh pemerintah menjadi 61%.
Dengan penambahan saham sebesar 10% ini, pemerintah juga akan memperpanjang kontrak izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PTFI setelah berakhir pada tahun 2041 hingga tahun 2061. Selain itu, PTFI juga diwajibkan untuk membangun smelter di Papua dan melibatkan masyarakat Papua dalam kegiatan pertambangan Freeport.
Penjelasan lebih lanjut mengenai perpanjangan izin tambang Freeport dapat disimak dalam dialog antara Syarifah Rahma dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI, Bahlil Lahadalia dalam acara Economic Update di CNBC Indonesia pada tanggal 1 Agustus 2024.
