Kritik Bos Buruh Terhadap Pemerintah: Tuntutan Bantuan untuk Pengusaha

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kuartal pertama tahun 2025 menunjukkan angka 4,87%, yang menandakan situasi yang tidak ideal. Investasi asing juga tidak masuk ke dalam negeri dengan lancar. KSPSI, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, menyatakan bahwa masalah regulasi menjadi hambatan utama dalam dunia industri Indonesia. Dari perizinan hingga pengadaan tanah, semua hal tersebut menjadi kendala bagi pengusaha. Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk mempermudah investasi dengan memotong perizinan agar lebih banyak tenaga kerja terserap dan jumlah pengangguran berkurang.

Masalah biaya yang tinggi juga menjadi sorotan. Menurut riset APINDO, biaya yang dikeluarkan untuk berbisnis di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Biaya logistik di Indonesia mencapai 23,5% dari PDB, yang jauh lebih tinggi dari negara lain. Begitu pula dengan suku bunga kredit yang mencapai 8-14%, lebih tinggi dari negara tetangga. Pengusaha pun menuntut pemerintah untuk membantu dengan menurunkan biaya logistik dan bunga bank yang tinggi.

Selain itu, bunga tinggi yang diminta oleh perbankan sebagai syarat pemberian kredit juga dianggap tidak produktif dan merugikan Indonesia. Hal ini mengakibatkan rendahnya daya beli masyarakat, yang pada akhirnya secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan industri. Pemerintah diharapkan dapat membuat regulasi yang pro terhadap masuknya investasi dan meninjau kembali kebijakan-kebijakan masa lalu yang berdampak negatif pada ekonomi. Daya beli masyarakat yang terus menurun harus segera diatasi agar industri bisa tumbuh dan menciptakan kesejahteraan yang lebih baik bagi semua pihak.

Source link