Rusia sedang mempertimbangkan untuk membuat stablecoin versi sendiri setelah beberapa dompet stablecoin USDT yang terkait dengan Rusia diblokir. Langkah ini diusulkan oleh Wakil Kepala Departemen Kebijakan Keuangan di Kementerian Keuangan Rusia, Osman Kabaloev. Menurutnya, stablecoin seperti USDT yang dipatok ke dolar AS telah banyak digunakan untuk memudahkan pertukaran antara kripto dan uang tunai, terutama di tengah sanksi Barat yang membuat perusahaan Rusia kesulitan melakukan transaksi internasional. Osman Kabaloev menekankan perlunya alat internal yang mirip dengan USDT. Akibat pemblokiran terbaru, Garantex melaporkan bahwa perusahaan stablecoin Tether telah memblokir dompet-di platform mereka dengan saldo total lebih dari USD 30,12 juta.
Sementara itu, Gubernur Bank Sentral Rusia, Elvira Nabiullina, meski melarang penggunaan mata uang kripto untuk pembayaran di dalam negeri, mengakui bahwa sejumlah perusahaan Rusia kini mencoba transaksi internasional menggunakan aset kripto. Langkah membuat stablecoin nasional dianggap sebagai solusi jangka panjang agar Rusia tidak terus bergantung pada sistem keuangan luar negeri yang rawan sanksi dan pembatasan. Dengan stablecoin lokal, Rusia berharap dapat menjaga kelancaran transaksi internasional meski dalam tekanan geopolitik yang tinggi.
Di sisi lain, Layanan Pajak Federal Rusia (FNS) mengumumkan bahwa individu dan bisnis yang terlibat dalam penambangan aset digital dapat melaporkan penghasilan mereka melalui akun pribadi sesuai dengan Undang-Undang Federal No. 259-FZ. Penambang kripto diwajibkan melaporkan jumlah mata uang digital yang mereka tambang paling lambat tanggal 20 setiap bulan setelah aset tersebut dihasilkan. Pajak yang dikenakan bersifat progresif, di mana pendapatan hingga USD 23.976 dikenakan tarif 13%, sementara jumlah di atas itu dikenakan pajak 15%. Pemerintah menegaskan bahwa sistem ini akan meningkatkan transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.
