Reformasi intelijen Indonesia masih memiliki tantangan besar dalam tata kelolanya. Kepala Laboratorium Ilmu Politik Universitas Bakrie, Yudha Kurniawan, menyoroti dua aspek utama yang perlu diperbaiki, yaitu pengelolaan sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan.
Reformasi Intelijen Indonesia dalam Memperbaiki Pengawasan dan SDM
Diskusi mengenai Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen yang diselenggarakan pada Rabu (19/3/2025) di Kampus Universitas Bakrie, Rasuna Said, Jakarta, membahas pentingnya perbaikan dalam sistem pengawasan intelijen yang saat ini masih bersifat politis. Reformasi Intelijen Indonesia perlu mengembangkan model pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel.
Menurut Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, Aditya Batara Gunawan, “Reformasi Intelijen Indonesia perlu menciptakan model pengawasan yang lebih efektif daripada yang ada saat ini.” Adanya pemikiran baru ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pengawasan intelijen nasional.
Menerapkan Pengawasan Intelijen yang Lebih Transparan dan Akuntabel
Rizal Darma Putra, Direktur Eksekutif LESPERSSI, menekankan bahwa walaupun pengawasan terhadap intelijen perlu dilakukan dengan hati-hati, prinsip akuntabilitas tetap harus diutamakan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tata kelola intelijen tetap sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang ada.
Menurut Rizal, “Penting untuk menjaga prinsip akuntabilitas dalam pengawasan intelijen agar dapat memperkuat kontrol demokratis dan meningkatkan profesionalisme serta efektivitas intelijen nasional dalam menghadapi tantangan global.”
Perkembangan Kelembagaan Intelijen di Indonesia
Mayjen TNI (Purn) Dr. rer.pol. Rodon Pedrason menyoroti perubahan signifikan yang terjadi pada Badan Intelijen Negara (BIN) dalam beberapa tahun terakhir. BIN saat ini semakin akademis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis dengan penambahan kedeputian baru seperti siber, komunikasi, dan informasi.
Rodon menyatakan, “Perubahan ini diharapkan dapat membuat BIN dan lembaga intelijen lainnya lebih responsif terhadap tantangan keamanan yang semakin kompleks di era globalisasi ini.”
Kesimpulan: Memperjuangkan Reformasi Intelijen Indonesia
Melalui diskusi ini, terlihat bahwa Reformasi Intelijen Indonesia memerlukan langkah konkret dalam meningkatkan akuntabilitas pengawasan dan optimalisasi pengelolaan sumber daya manusia. Tanpa koreksi pada kedua aspek ini, kemajuan intelijen nasional dalam menghadapi tantangan global akan terhambat.
Diskusi tersebut dihadiri oleh sejumlah pakar dan akademisi, termasuk Mayjen TNI (Purn) Dr. rer.pol. Rodon Pedrason, Dr. Rizal Darma Putra, Dr. Aditya Batara Gunawan, Muhammad Haripin, Ph.D, Broto Wardoyo, Ph.D, Awani Yamora Masta, M.Si, Diyauddin, serta Andhika Dinata. Reformasi Intelijen Indonesia tetap menjadi isu penting yang perlu terus diawasi dengan cermat.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Dua Tantangan Besar Dalam Tata Kelola Yang Perlu Diperhatikan
Sumber: Akademisi Ungkap 2 Tantangan Tata Kelola Intelejen Di Indonesia
