Reformasi Intelijen di Indonesia: Perlu Adanya Peningkatan Pengawasan
Reformasi intelijen Indonesia terus menjadi topik perdebatan, terutama dalam hal tata kelola dan mekanisme pengawasannya. Dua aspek utama yang menjadi tantangan dalam reformasi ini adalah pengelolaan sumber daya manusia dan sistem pengawasan yang efektif.
Dalam sebuah diskusi yang digelar di Universitas Bakrie, Jakarta, Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, Aditya Batara Gunawan, menyoroti perlunya peningkatan pengawasan terhadap badan intelijen, khususnya Badan Intelijen Negara (BIN). Menurutnya, pengawasan yang saat ini berada di bawah Komisi I DPR RI melalui Timwas Intelijen masih bersifat politis dan belum cukup memadai.
“Perlu ada pemikiran mengenai model pengawasan intelijen yang lebih independen dan akuntabel,” ujar Aditya dalam diskusi bertajuk Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen yang diadakan pada Kamis (20/3/2025).
Reformasi Intelijen Indonesia untuk Tantangan Kemanan Siber dan Teknologi Asing
Ancaman siber semakin menjadi perhatian utama dalam reformasi intelijen Indonesia. Analis Utama Maha Data Lab 45, Diyauddin, menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap teknologi asing dalam sistem intelijen. Menurutnya, penggunaan teknologi yang bukan buatan sendiri meningkatkan risiko keamanan nasional.
“Jika kita terus menggunakan teknologi yang dikembangkan pihak luar, maka risiko kebocoran data dan infiltrasi akan semakin tinggi,” jelas Diyauddin.
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Kantor Internasional FISIP UI, Yamora, yang menekankan perlunya langkah konkret dalam menghadapi ancaman siber seperti disinformasi dan manipulasi data. Menurutnya, upaya reformasi intelijen tidak hanya harus berfokus pada pengawasan kelembagaan, tetapi juga pada peningkatan kapasitas teknologi domestik.
“Ancaman siber tidak bisa dianggap remeh. Kita harus segera menindaklanjuti potensi ancaman seperti manipulasi data dan propaganda digital,” tandasnya.
Reformasi Intelijen Indonesia: Membangun Intelijen yang Transparan dan Adaptif
Diskusi yang dipandu oleh Kepala Laboratorium Ilmu Politik Universitas Bakrie, Yudha Kurniawan, ini menegaskan bahwa reformasi intelijen Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Dari aspek pengawasan, diperlukan model yang lebih independen dan akuntabel agar intelijen tetap bekerja dalam koridor demokrasi.
Di sisi lain, perkembangan BIN dalam menghadapi tantangan siber dan teknologi menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan sudah berjalan, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Ke depan, sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem intelijen yang kuat, profesional, dan tetap berada dalam prinsip demokrasi.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Tantangan Tata Kelola Dan Urgensi Pengawasan Yang Lebih Transparan
Sumber: Dinamika Reformasi Dan Tata Kelola Intelijen: Perlunya Model Pengawasan Yang Memadai
