Maroko sedang merancang kerangka hukum baru untuk mengatur penggunaan aset kripto. Bank sentral Maroko, Bank Al-Maghrib (BAM), dipimpin oleh Gubernur Abdellatif Jouahri, telah memperhatikan regulasi aset kripto dan inovasi keuangan. Pada pertemuan terakhir dewan BAM, di tahun 2024, keputusan diambil untuk menyesuaikan regulasi kripto dengan standar G20 guna mengurangi risiko terkait aset kripto.
Jouahri menjelaskan bahwa Bank Dunia dan IMF telah memberikan dukungan teknis dalam mengembangkan kerangka hukum yang bertujuan mengatur penggunaan aset kripto tanpa menghambat inovasi. Tujuannya adalah mencapai keseimbangan antara kemajuan teknologi kripto dan kestabilan lingkungan keuangan. Pemerintah Maroko berharap kerangka hukum ini akan memperkuat posisinya sebagai negara berkembang pionir dalam mengatur aset kripto.
Program ini diharapkan dapat membantu Maroko menghadapi tantangan keuangan dan ekonomi yang timbul akibat digitalisasi sistem moneter. Proses penerapan kerangka hukum ini melibatkan konsultasi publik, persetujuan parlemen, dan kabinet. Pada survei Insider Monkey tahun 2023, Maroko menempati peringkat ke-13 dari 20 negara dengan penggunaan bitcoin terbesar, sementara laporan Chainalysis menempatkannya pada peringkat ke-20 dalam adopsi kripto global.
Penekanan penting bahwa keputusan investasi tergantung pada pembaca; oleh karena itu, disarankan untuk melakukan penelitian yang matang sebelum terlibat dalam perdagangan kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas hasil keputusan investasi yang diambil.
