Pemerintah Hong Kong mengumumkan rencana untuk memangkas 10.000 pekerjaan pegawai negeri (PNS) pada tahun 2027. Langkah ini diambil untuk mengurangi pengeluaran tanpa mengorbankan kualitas layanan publik yang tinggi. Hal ini akan mewakili sekitar 5% dari total 191.000 jabatan PNS di kota tersebut, di mana PNS merupakan sekitar 4,6% dari total 3,7 juta tenaga kerja. Selain pemangkasan PNS, pejabat politik, anggota parlemen, dan pejabat di lembaga peradilan juga akan mengalami pembekuan gaji selama setahun sebagai upaya untuk mengeluarkan Hong Kong dari defisit tahun 2028.
Defisit Hong Kong diprediksi akan mencapai HK$67 miliar (Rp141,7 triliun) pada tahun fiskal 2025/2026, yang merupakan defisit keempat berturut-turut. Dengan adanya defisit ini, langkah penghematan anggaran harus diambil. Produk domestik bruto (PDB) diperkirakan akan tumbuh antara 2% dan 3% pada tahun 2025, di tengah berbagai tantangan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, termasuk ketegangan antara AS dan China.
Sekretaris Keuangan Paul Chan menegaskan pentingnya konsolidasi fiskal dalam anggaran terbaru, di mana pengeluaran rutin pemerintah akan dikurangi sebesar 7% dalam tiga tahun mendatang. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan tanpa mengurangi daya saing Hong Kong. Meskipun Hong Kong tradisionalnya memiliki surplus anggaran, sejak tahun 2019 negara tersebut telah mengalami defisit dalam lima dari enam tahun fiskal terakhir, akibat kerusuhan sosial dan pandemi Covid-19. Langkah-langkah penghematan dan peningkatan pendapatan diharapkan dapat memulihkan keseimbangan fiskal Hong Kong.
