Trump Kontroversial, Jaksa Terkenal AS Jadi Sasaran

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menimbulkan kontroversi melalui kebijakannya yang kembali memicu pengunduran diri seorang jaksa federal di kalangan konservatif. Seorang jaksa federal bernama Danielle Sassoon, yang sebelumnya menjadi asisten Hakim Agung Antonin Scalia, memilih untuk mengundurkan diri setelah menolak perintah Departemen Kehakiman untuk membatalkan kasus korupsi terhadap Wali Kota New York dari Partai Demokrat, Eric Adams.

Departemen Kehakiman memberikan alasan bahwa pemilihan wali kota yang akan datang menjadi alasan utama untuk membatalkan kasus tersebut, dengan pertimbangan bahwa proses hukum dapat mengganggu peran Adams dalam memberikan dukungan terhadap kebijakan imigrasi yang didukung oleh Trump. Meskipun Trump membantah langsung memberikan instruksi untuk pembatalan penyelidikan terhadap Adams, namun pengunduran diri Sassoon membuktikan adanya ketegangan antara gerakan hukum konservatif tradisional dan keinginan Trump untuk lebih mengendalikan pemerintahan federal.

Selain melakukan perubahan dalam sistem peradilan pidana, Trump juga berencana untuk membubarkan beberapa kementerian serta menunjuk menteri pertahanan melalui margin suara tipis di Senat, serta menantang hak-hak konstitusional yang telah berlaku selama lebih dari 150 tahun. Kebijakan eksekutif yang agresif dari Trump kemungkinan akan memicu perdebatan di Mahkamah Agung AS, meskipun mayoritas hakim berpandangan konservatif, namun belum jelas bagaimana mereka akan membatasi kewenangan presiden.

Sassoon, seorang anggota Federalist Society yang berusia 38 tahun, diangkat sebagai Jaksa Amerika Serikat di Manhattan pada Januari 21. Ia merupakan salah satu dari sedikit pegawai Departemen Kehakiman yang memilih untuk mengundurkan diri sebagai protes terhadap kebijakan terkait kasus Adams. Beberapa asisten jaksa Amerika Serikat lainnya, termasuk Hagan Scotten, juga ikut mundur atas alasan yang serupa. Scotten yang memiliki latar belakang hukum konservatif, sebelumnya menjadi asisten Hakim Agung John Roberts dan Brett Kavanaugh.

Reaksi terhadap keputusan Deputi Jaksa Agung Emil Bove untuk menghentikan kasus Adams memunculkan pergeseran dalam konservatisme di Amerika Serikat, dimana nilai-nilai supremasi hukum semakin diabaikan demi kepentingan politik. Selain itu, wacana perkara Adams juga membawa perselisihan pandangan mengenai konstitusi dan kepatuhan terhadap hukum. Di sisi lain, Departemen Kehakiman di bawah pemerintahan Trump dinilai tengah menguji batas hukum dengan ancaman terhadap pejabat yang menentang kebijakannya, yang membuat semua pegawai di bawah tekanan politik yang besar.