Optimalkan Efisiensi Tanpa Ganggu Pembentukan Ditjen Gakkum

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, memastikan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah untuk Kementerian ESDM tidak akan berdampak pada pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum). Menurut Yuliot, struktur organisasi untuk Ditjen Gakkum sudah disetujui dan saat ini proses pelelangan jabatan untuk mengisi struktur organisasi itu sedang berjalan. Yuliot belum dapat memastikan kapan Ditjen Gakkum akan diaktifkan, namun Kementerian ESDM terus menyiapkan struktur organisasinya.

Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, juga menyampaikan bahwa Ditjen Gakkum Kementerian ESDM akan segera diaktifkan sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024. Dengan keluarnya persetujuan ini, tahap pembentukan Ditjen Gakkum dianggap telah rampung. Kementerian ESDM sedang memasuki tahap pelelangan jabatan untuk mengisi struktur organisasi Ditjen Gakkum.

Diharapkan bahwa Ditjen Gakkum dapat memperkuat penegakan hukum di sektor energi dan sumber daya mineral, mengingat pentingnya pengawasan yang lebih efektif dalam menghadapi masalah tambang ilegal di Indonesia. Salah satu kendala utama selama ini adalah instrumen pengawasan yang lemah, sehingga pemberantasan praktik ilegal dalam sektor tersebut menjadi sulit dilakukan dengan efisien.