Perdana Menteri Jepang yang baru, Shigeru Ishiba, telah membahas Ukraina dalam pidato kebijakan pertamanya di hadapan parlemen pada Jumat (4/10/2024). Dia menyatakan bahwa “Ukraina hari ini bisa menjadi masa depan Asia Timur”.
“Banyak yang khawatir bahwa Ukraina hari ini bisa menjadi masa depan Asia Timur. Mengapa pencegahan tidak berhasil di Ukraina?” kata Ishiba, seperti dilansir oleh AFP.
“Digabungkan dengan situasi di Timur Tengah, masyarakat internasional semakin terpecah dan konfrontatif,” lanjutnya, mantan menteri pertahanan berusia 67 tahun tersebut.
Ishiba tidak secara langsung merujuk pada China, tetapi hubungan negaranya dengan Beijing telah memburuk dalam beberapa tahun terakhir karena kehadiran militer Beijing di sekitar wilayah yang disengketakan di kawasan tersebut.
Selain itu, Jepang juga membuat China kesal dengan rencana peningkatan besar dalam pengeluaran pertahanan dan peningkatan hubungan keamanan dengan Amerika Serikat serta sekutunya termasuk Filipina dan Korea Selatan.
Pada bulan Agustus, sebuah pesawat militer China melakukan serangan pertama yang dikonfirmasi oleh China ke wilayah udara Jepang, diikuti beberapa minggu kemudian oleh sebuah kapal perang Jepang yang berlayar melalui Selat Taiwan untuk pertama kalinya.
Ishiba telah mendukung pembentukan aliansi militer regional seperti NATO. Dia mengatakan pada Selasa bahwa lingkungan keamanan di Asia adalah “yang paling buruk sejak berakhirnya Perang Dunia II”.
Selain membahas politik luar negeri, Ishiba juga membahas masalah pelik di Jepang: penurunan angka populasi akibat menurunnya angka kelahiran.
Jepang, seperti banyak negara maju, menghadapi krisis demografi yang mengintai karena populasi mereka semakin menua dan angka kelahiran tetap rendah. Menurut Bank Dunia, Jepang memiliki populasi tertua di dunia setelah Monaco.
Tahun lalu, angka kelahiran atau jumlah rata-rata anak yang diharapkan dimiliki seorang wanita dalam hidupnya, mencapai 1,2, jauh di bawah angka 2,1 yang dibutuhkan untuk mempertahankan populasi.
Pada Jumat, Ishiba menyebut situasi angka kelahiran sebagai “darurat yang tenang”, dan menambahkan bahwa pemerintah akan mempromosikan langkah-langkah untuk mendukung keluarga seperti jam kerja yang fleksibel.
