Jakarta, CNBC Indonesia – Anggaran kewajiban pelayanan publik untuk KRL Jabodetabek menjadi sorotan setelah pemerintah berencana mengubah skema subsidi. Tarif KRL Jabodetabek rencananya akan diberikan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai 2025. Namun, rencana ini dianggap membuat kelas menengah tertekan. Karena masih banyak kelas menengah yang membutuhkan transportasi ini. Lalu apa saja kebijakan-kebijakan yang dianggap menekan kelas menengah?
Selengkapnya dalam program Nation Hub CNBC Indonesia, Kamis (12/09/2024).
