Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo menitipkan program Prakerja untuk tetap dimasukkan dalam APBN 2025. Menurutnya, program ini telah mencapai hasil yang baik dalam penerapannya.
Pernyataan ini disampaikan oleh Airlangga setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (9/8/2024). Dalam pertemuan tersebut, Airlangga hanya membahas perkembangan ekonomi Indonesia saat ini.
“Airlangga mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai Prakerja dan pencapaian yang baik. Ke depannya, Presiden Jokowi meminta agar program ini dimasukkan dalam APBN 2025,” kata Airlangga kepada wartawan.
Program Kartu Prakerja merupakan program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, dan pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Pada tahun 2023, anggaran untuk program Kartu Prakerja sebesar Rp2,67 triliun dan pada tahun 2024 sebesar Rp4,8 triliun.
Tujuan dari program ini adalah untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta mengembangkan kewirausahaan. Para pendaftar program ini juga akan mendapatkan insentif berupa biaya mencari kerja sebesar Rp600.000 dan insentif pengisian survei sebesar Rp50.000, dengan syarat harus menyelesaikan pelatihan.
Selain itu, Airlangga juga membahas tentang perkembangan perdagangan dengan China yang memiliki surplus US$ 8 miliar. Selain itu, juga dibahas mengenai finalisasi Undang-Undang Indonesia – European Union Comprehensive Partnership Agreement (IEU CEPA) dan ratifikasi perjanjian Indo – Pacific Economic Framework (IPEF).
“Tidak banyak negara yang bisa memiliki surplus dengan China, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan daya saing kita baik, apalagi harga komoditas juga sudah turun,” jelasnya.
