Prabowo Subianto Djojohadikusumo akan dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI yang digelar di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada 20 Oktober 2024. Sebelum pelantikan, Prabowo sebagai presiden terpilih sudah turut serta dalam berbagai agenda pemerintah bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Baru-baru ini, Prabowo mewakili Jokowi dalam acara peluncuran Geoportal One Map Policy 2.0 serta penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Nasional Capaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di The St. Regis Hotel Jakarta pada 18 Juli 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya percepatan pembangunan untuk masa depan bangsa.
Prabowo optimis bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, ia juga menyoroti pentingnya efisiensi, tata kelola yang baik, kebijakan yang masuk akal, serta pencegahan kebocoran dan penyimpangan yang dapat merugikan kepentingan nasional dan rakyat.
Sebagai seorang yang pernah mengabdi sebagai profesional public policy di industri hulu minyak dan gas bumi, penulis ingin menggarisbawahi target pertumbuhan ekonomi 8% yang diungkapkan Prabowo, terutama dalam sektor migas. Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam periode pemerintahan 2024-2029 juga akan disampaikan dalam tulisan ini.
Meskipun migas masih menjadi salah satu penopang utama anggaran negara, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama dalam hal realisasi produksi minyak bumi dan gas. SKK Migas melaporkan bahwa realisasi lifting minyak bumi dan salur gas bumi masih di bawah target yang ditetapkan, terutama karena gangguan operasional dan pengeboran.
Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka memiliki sejumlah misi yang harus dijalankan. Diantaranya adalah memantapkan sistem pertahanan keamanan negara, mendorong kemandirian bangsa, dan mengembalikan tata kelola migas dan pertambangan nasional sesuai amanat konstitusi.
Namun, tantangan terbesar yang harus dihadapi adalah revisi UU Migas yang masih belum jelas, serta menjamin investasi korporasi migas raksasa kelas dunia dan menjaga kepastian investasi. Harmonisasi antar kementerian dan lembaga terkait juga menjadi hal penting untuk memajukan sektor migas di Indonesia.
Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, diharapkan Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta meningkatkan produksi minyak bumi dan gas untuk mendukung pembangunan nasional. Prabowo dan Gibran, beserta DPR RI periode 2024-2029, diharapkan dapat bekerja sama untuk menyelesaikan tantangan-tantangan ini.
