Luhut Memutuskan untuk Menurunkan Tarif Bea Masuk Sebesar 200% untuk Barang-Barang Impor dari China

by -73 Views

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan rencana pemerintah terkait penerapan bea masuk sebesar 200% untuk impor barang-barang dari China. Menurutnya, langkah ini memicu berbagai pertanyaan dan spekulasi.

Luhut menegaskan pentingnya Indonesia menetapkan posisinya secara bijaksana sesuai dengan kepentingan nasional, terutama di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Hal ini juga terkait dengan ketegangan hubungan antara AS dan Uni Eropa dengan China dan Rusia.

Dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Presiden Jokowi pada 25 Juni 2024, diputuskan untuk melindungi industri dalam negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu langkah yang diambil adalah penerapan Safeguard Tariff untuk produk tekstil yang sedang dalam perpanjangan periode waktu.

Luhut juga berkomunikasi dengan Menteri Perdagangan untuk memastikan kebijakan yang diambil memprioritaskan kepentingan nasional tanpa mengabaikan hubungan dengan negara lain. Presiden juga meminta pengawasan ketat terhadap impor, khususnya pakaian bekas dan barang selundupan yang dapat mengganggu pasar dalam negeri.

Pemerintah juga akan menyelidiki praktik dumping dan tindakan perdagangan yang tidak fair dari negara manapun. Luhut menekankan bahwa langkah-langkah yang diambil harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan industri dalam negeri, tanpa memihak pada negara tertentu termasuk China.

Meskipun China adalah mitra strategis penting dalam perdagangan dan investasi bagi Indonesia, Luhut menegaskan pentingnya menjaga hubungan baik dengan prinsip saling menghormati dan saling melengkapi. Kemitraan strategis dengan negara sahabat sangat diperlukan dalam situasi global yang tidak menentu seperti pandemi Covid-19.

Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah terkait perlindungan industri dalam negeri harus disusun secara hati-hati untuk memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kepentingan nasional dan kondisi yang ada.