Jakarta – Presiden terpilih untuk periode 2024-2029, Prabowo Subianto, berkomitmen untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap rendah, yaitu di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers mengenai Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, pada hari Senin (24/6).
“Sudah kami sampaikan kepada Presiden terpilih Prabowo, dan beliau memberikan jaminan. APBN 2024 akan tetap menjaga defisitnya di bawah 3% dan ini adalah komitmen yang sama yang sudah kami sampaikan. Beliau (Prabowo) berkomitmen untuk defisit di bawah 3%,” ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa dalam asumsi makro RAPBN 2025, pemerintah dan DPR telah menyetujui defisit APBN berada dalam kisaran 2,29-2,82 persen terhadap PDB.
“Postur RAPBN 2025 masih dalam rentang tersebut,” jelas Sri Mulyani.
Penjagaan terhadap defisit APBN juga membantah spekulasi yang menyebutkan bahwa rasio utang akan meningkat hingga 50 persen dari PDB.
“Posisi RUU APBN 2025 sedang dalam proses, komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi yang terus kami lakukan dengan tim Presiden terpilih menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara RUU yang kami susun di bawah Presiden Jokowi dengan program prioritas yang ingin dilaksanakan oleh pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden terpilih Prabowo,” jelas Menkeu.
Thomas Djiwandono, sebagai Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran, juga memastikan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan meningkatkan rasio utang hingga mencapai 50 persen dari PDB.
“Itu tidak mungkin. Intinya, kami tetap berkomitmen pada target yang sudah direncanakan oleh pemerintah sekarang dan akan disetujui oleh DPR nanti,” ungkapnya.
Thomas menegaskan bahwa pihaknya komitmen untuk mencapai target yang telah direncanakan pemerintah dan disetujui oleh DPR dalam Rancangan APBN 2025.
“Intinya, kami berkomitmen pada target-target yang akan direncanakan oleh pemerintah dan disetujui oleh DPR nanti,” kata Thomas.
