Jakarta, CNBC Indonesia – Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau yang lebih dikenal sebagai Ahok, pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta ketika berpasangan dengan Joko Widodo (Jokowi) pada periode 2012-2014. Ahok menceritakan bagaimana pada masa kepemimpinannya, dia ditugaskan oleh Jokowi untuk bertemu dengan Wakil Presiden Budiono untuk membahas pembangunan MRT, termasuk dalam pengambilan keputusan.
“Pada saat itu kita sedang membangun MRT, saya ingat sekali saat Pak Wapres, Pak Budiono, meminta pendapat saya sebagai Wagub dalam rapat untuk mengambil keputusan investasi untuk MRT. Karena Pemda Jakarta diminta untuk menanggung biaya. Saya masih ingat pertanyaan Pak Budiono, apakah seorang Wakil Gubernur memiliki wewenang untuk hadir dalam rapat untuk mengambil keputusan. Saya menjawab bahwa saya memiliki wewenang karena Pak Gubernur (Jokowi) telah memberikan wewenang kepada saya untuk mengambil keputusan dalam rapat ini,” kata BTP dalam YouTube Panggil Saya BTP, dikutip Sabtu (11/5/2024).
“Kemudian dia menanyakan, jika nantinya biaya diperluas, siapa yang akan bertanggung jawab? Saya menjawab bahwa Jakarta akan menanggung biaya dari APBD. Bagaimana mungkin? Selama kita berhemat dan perhitungannya sesuai, kita pasti mampu,” lanjutnya.
Ahok juga mengungkapkan bahwa awalnya ada prediksi bahwa MRT tidak akan laris. Namun, BTP tetap memutuskan untuk melanjutkan proyek tersebut dan saat ini pembangunannya terus berlanjut hingga ke utara. Selain itu, juga ada rencana untuk membangun ruas timur ke barat.
“Pokoknya harus membangun berdasarkan sistem rel kereta. Di situlah saya mendorong adanya kompensasi dengan koefisien luas bangunan, seperti pembangunan di Semanggi. Jadi siapapun boleh membangun gedung tinggi asal mereka berkontribusi pada pembangunan LRT. Dengan begitu, jaringan LRT-MRT sebenarnya bisa dibangun dengan memanfaatkan properti,” kata BTP.
“Biaya bisa berasal dari swasta, APBD, atau APBN. Kita mengumpulkan pajak, memang kita sudah mengumpulkan banyak pajak dari warga Jakarta. Seharusnya pajak tersebut dipergunakan untuk kepentingan warga Jakarta,” tambahnya.