Abis dari delapan Program Dampak Cepat, pemerintahan yang akan datang perlu fokus pada 17 target kinerja utama dengan program prioritas untuk mencapai visi Indonesia Emas pada tahun 2045. 17 target ini penting karena mereka mewakili langkah-langkah dasar atau prasyarat mutlak untuk menjadi negara yang maju dan makmur. Mereka juga menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang belajar dari sejarah. Kita sadar akan tantangan yang kita hadapi sekarang dan di masa depan (dekat dan jauh). Kita adalah bangsa yang memilih menghadapi tantangan kita dengan sepenuh hati, membekali diri dengan kemampuan untuk menghadapinya. Target Prioritas 1: Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air Pangan, energi, dan air adalah kebutuhan mendasar bagi kemerdekaan dan kedaulatan suatu negara. Oleh karena itu, pencapaian swasembada pangan, energi, dan air harus dikejar dengan cepat dan teliti. Untuk pangan, inisiatif meliputi pengembangan program perkebunan pangan, terutama untuk padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Sebuah tambahan minimal 4 juta hektar luas panen tanaman ditargetkan pada tahun 2029. Dengan peningkatan luas panen ini, jika semua itu adalah sawah padi, akan ada penambahan 20 juta ton padi (dengan asumsi produktivitas 5 ton per ha) atau setara dengan 10 juta ton beras (dengan asumsi hasil 50%). Di bidang energi, Indonesia berada pada posisi yang baik untuk menjadi pemimpin global di energi hijau melalui pengembangan biodiesel dan biofuel aviasi dari kelapa sawit, bioetanol dari tebu dan singkong, dan pemanfaatan sumber daya terbarukan seperti energi hydro, angin, laut, surya, dan panas bumi. Pada tahun 2029, dengan sumber daya alam yang tersedia, program biodiesel B50 dan campuran etanol E10 akan diimplementasikan. Sementara itu, pembangkit listrik mikro-hydro (PLTMH) harus dipromosikan sebagai solusi untuk menyediakan listrik di daerah terpencil. Kecukupan air akan dipastikan melalui manajemen air yang tepat, membuatnya tersedia selama kemarau dan mencegah bencana selama musim hujan. Target Prioritas 2: Memperbaiki Sistem Pendapatan Nasional Pemerintah berkomitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 23A, yang menyatakan bahwa semua pajak dan retribusi wajib untuk keperluan negara harus ditetapkan dengan undang-undang. Komitmen ini menegaskan perlunya peningkatan signifikan dalam kemampuan badan pendapatan nasional, bersama-sama dengan reformasi komprehensif dalam kebijakan dan sistem perpajakan, yang bertujuan untuk memperluas basis pendapatan nasional. Untuk itu, negara akan mengambil langkah-langkah terobosan konkret untuk meningkatkan koleksi pendapatan dalam negeri. Pendirian Badan Pendapatan Nasional diharapkan dapat meningkatkan rasio pendapatan nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 23%. Upaya reformasi kebijakan pajak akan difokuskan pada penyempurnaan sistem pendapatan pajak dan non-pajak, memperluas basis pajak dan sumber pendapatan lainnya. Insentif pajak harus diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, termasuk UKM dan peningkatan daya beli masyarakat. Target Prioritas 3: Memberantas Kemiskinan Kemiskinan bukan hanya kekurangan kekayaan tetapi juga pantulan dari akses terbatas terhadap manfaat pembangunan. Hal ini juga merupakan akar penyebab berbagai perilaku kriminal dan masalah sosial, yang mengarah pada generasi yang tidak mencapai potensi mereka. Oleh karena itu, memberantas kemiskinan harus menjadi landasan kebijakan pemerintah. Bertujuan untuk menghapus kemiskinan ekstrem dalam dua tahun pertama pemerintahan dan mengurangi kemiskinan relatif menjadi 5% pada akhir tahun 2029 adalah tujuan kritis. Target Prioritas 4: Memerangi Penyalahgunaan Narkoba Penyalahgunaan narkoba adalah wabah sosial yang sangat merugikan produktivitas individu dan kesejahteraan masyarakat. Strategi efektif dan komprehensif untuk mencegah dan memerangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba harus dimulai dengan peningkatan kesadaran di dalam keluarga. Sementara itu, tugas pemerintah adalah untuk menutup peluang bagi penyelundupan narkoba. Target Prioritas 5: Memastikan Akses Layanan Kesehatan Universal: Memperkuat Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Ketersediaan Obat Akses ke layanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas tinggi sangat penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang sedang berjalan membutuhkan peningkatan dan penguatan melalui ketersediaan obat yang luas. Oleh karena itu, meningkatkan BPJS Kesehatan dan memastikan ketersediaan obat adalah prioritas utama bagi pemerintah. Target Prioritas 6: Meningkatkan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Digitalisasi Kemajuan suatu bangsa bergantung pada kualitas pendidikannya dan penguasaannya terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita akan terus meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan standar guru, meningkatkan fasilitas pendidikan, dan memperluas akses ke pendidikan. Hal ini termasuk mendirikan dana abadi untuk pendidikan, pesantren (untuk pengembangan santri berkualitas tinggi), usaha budaya, dan LSM. Inovasi secara alamiah akan mengikuti kemajuan dalam area ini. Oleh karena itu, kita bertujuan untuk mengalokasikan 1,5-2,0% dari PDB untuk penelitian dan inovasi dalam lima tahun ke depan. Kebijakan pemerintah yang memperkuat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta digitalisasi sangat penting untuk meningkatkan otonomi nasional. Target Prioritas 7: Melestarikan Seni Budaya, Meningkatkan Ekonomi Kreatif, dan Meningkatkan Prestasi Olahraga Budaya adalah bagian integral dari identitas nasional kita, dan pelestariannya menjaga warisan berharga kita. Pendirian dana pemberian budaya memastikan pelestarian budaya kita terus berlanjut. Program-program yang ditujukan untuk pelestarian budaya, meningkatkan ekonomi kreatif, dan meningkatkan prestasi olahraga akan meningkatkan profil Indonesia di kancah global. Memajukan ekonomi kreatif melalui seni, musik, film, dan industri kreatif lainnya juga akan menciptakan peluang kerja baru dan pertumbuhan ekonomi yang substansial. Target Prioritas 8: Memperkuat Kesetaraan Gender dan Melindungi Hak Perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas Menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif memerlukan peran penting negara dalam memperkuat kesetaraan gender dan melindungi hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Pemerintah harus menghapus diskriminasi gender dengan memperjuangkan kebijakan dan inisiatif yang melindungi hak perempuan dan penyandang disabilitas, termasuk dalam pendidikan, ketenagakerjaan, dan partisipasi politik. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan upaya untuk memastikan anak-anak menerima perlindungan yang diperlukan untuk perkembangan mereka, termasuk akses ke gizi yang baik. Target Prioritas 9: Memperkuat Pertahanan dan Keamanan Nasional serta Mempertahankan Hubungan Internasional yang Kondusif Kemakmuran dan kehidupan yang damai dapat dicapai dalam negara yang stabil dan aman. Negara yang kuat dapat mencapai aspirasinya dan mendapat penghormatan dalam hubungan internasional yang berwibawa. Target Prioritas 10: Memastikan Konservasi Lingkungan Dalam upaya kita untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan dan pelestarian lingkungan sangat penting untuk memastikan generasi mendatang dapat hidup dengan sehat dan nyaman. Oleh karena itu, kita akan mempercepat komitmen terhadap target pembangunan berkelanjutan, termasuk mencapai tujuan Net Zero emisi gas rumah kaca. Ini melibatkan upaya untuk mengurangi jejak karbon dan air dalam berbagai produk serta meningkatkan manajemen berkelanjutan dari tanah, air, dan hutan. Selain itu, adopsi bioplastik dalam kehidupan sehari-hari akan dikejar secepat mungkin. Target Prioritas 11: Memastikan Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung kepada Petani Swasembada pangan bergantung pada pencapaian produksi dan produktivitas pangan yang berkelanjutan. Ketersediaan dan akses yang komprehensif terhadap pupuk, benih berkualitas tinggi, dan pestisida sangat mempengaruhi produksi dan produktivitas pangan. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban memastikan ketersediaan dan akses langsung pupuk, benih, dan pestisida kepada petani. Di sisi lain, petani didorong untuk mengorganisir institusional untuk mengakses sumber daya produksi pertanian yang lebih kompetitif dan mendapatkan harga yang lebih baik untuk panen mereka, meningkatkan kemakmuran mereka. Target Prioritas 12: Memastikan Pembangunan Perumahan Berkualitas, Terjangkau, dan Berkebersihan untuk Masyarakat Desa/Kota yang Membutuhkan Akses ke perumahan yang layak dan terjangkau adalah hak dasar setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan. Pemerintah harus memastikan ketersediaan perumahan berkualitas, terjangkau dengan sanitasi yang tepat bagi mereka yang membutuhkannya. Target untuk menjamin pembangunan dan renovasi 25 rumah per desa/kecamatan per tahun akan mencapai dua juta rumah mulai dari tahun kedua. Di daerah perkotaan, penting untuk memastikan pembangunan 500.000 rumah tapak dan 500.000 rumah vertikal (apartemen terjangkau) yang dikenal sebagai rusunami (apartemen publik yang dimiliki) dan rusunawa (apartemen publik sewa). Dengan demikian, target untuk menjamin pembangunan/renovasi perumahan mencapai tiga juta unit perumahan di seluruh negeri. Target Prioritas 13: Melanjutkan Kesetaraan Ekonomi dan Memperkuat UKM Melalui Program Kredit Usaha dan Pengembangan Ibukota Nusantara (IKN) dan Kota-Kota Inovatif, Khas, dan Mandiri Kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang merata dirasakan oleh semua segmen masyarakat. Memperluas skala ekonomi dan membangun kerangka institusional bagi Usaha Kecil, Menengah, dan Mikro (UKM), serta kewirausahaan, adalah langkah-langkah penting dalam distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang merata. Meningkatkan program seperti Kredit Usaha Pertanian, Kredit Usaha Peternakan, Kredit Usaha Perikanan, Perkebunan…
Development Acceleration Strategy: Government Priority Programs
