Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) mengeluh kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena harga sarana pokok produksi yang tinggi tidak sesuai dengan harga jual ayam hidupnya. Ketua KPUN Alvino Antonio menyampaikan bahwa pihaknya ingin agar pemerintah menaikkan harga ayam hidup di kandang sesuai dengan harga acuan Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 5 Tahun 2022 sebesar Rp21.000-Rp23.000 per kg. Sementara, ungkapnya, harga ayam hidup saat ini di kandang mengalami penurunan drastis hingga berada di angka Rp14.000 per kg.
Adapun alasan anjloknya harga jual ayam hidup di kandang, kata Alvino, terjadi sejak perusahaan integrator ikut melakukan budi daya dan menjual hasil panennya masuk ke pasar tradisional, sehingga menyebabkan harga ayam hidup di kandang para peternak rakyat dan peternak mandiri menjadi murah.
Selain itu, Alvino mengatakan, penyebab yang diduga mengakibatkan kerugian peternak rakyat dan peternak mandiri di Indonesia adalah kebijakan pemerintah mengenai pengaturan dan pengendalian produksi ayam hidup. Kebijakan ini, katanya, telah mengakibatkan kerugian yang mencapai Rp3,2 triliun dalam setahun, lantaran harga ayam anjlok.
Alvino menilai kebijakan dan praktik bisnis yang berjalan saat ini malah mendorong keterpurukan yang dialami peternak rakyat dan peternak mandiri.
Dia membeberkan, situasi di lapangan saat ini menunjukkan bahwa setiap harinya peternak rakyat dan peternak mandiri terus menerus berada dalam tekanan dan terancam punah dari industri peternakan Indonesia. Kebijakan yang tidak berpihak, harga bibit dan bahan pakan yang tinggi, harga jual yang rendah, serta adanya “oversupply” ayam hidup ditingkat konsumen berdampak pada penghasilan, keberadaan, dan kehidupan peternak rakyat dan peternak mandiri.
Pada tahun 2000, jumlah peternak rakyat dan peternak mandiri masih sekitar 2,5 juta orang. Tetapi saat ini jumlahnya diperkirakan kurang dari 170.000 orang.
Untuk itu, KPUN memohon dan mendorong agar Presiden Jokowi bersama pemerintah dapat melakukan langkah-langkah dan kebijakan yang dapat membantu menghidupkan kembali usaha peternakan unggas yang dilakukan peternak rakyat dan peternak mandiri. Sehingga, ke depan industri perunggasan nasional tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan hewani, namun juga dapat didorong secara berkelanjutan dan berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat.
Mereka memohon kepada Presiden untuk memerintahkan beberapa kementerian melakukan evaluasi terhadap masalah tersebut dan berharap dapat menghentikan produk kebijakan yang menghambat partisipasi dan usaha peternakan yang dilakukan peternak mandiri dan peternak rakyat. Semoga dengan upaya tersebut, peternakan unggas nasional dapat berkontribusi lebih baik bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat.
