Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan sudah berhasil mensertifikasi 56.858 Barang Milik Negara (BMN) pada 2023. Angka tersebut melebihi dari target, yakni 51.131 aset BMN yang tersertifikasi.
“Target kita untuk tahun ini 51.131, per hari Senin sudah tercapai 56.858, jadi sudah 111% capaian tahun ini,” kata Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Encep Sudarwan dalam diskusi di kantornya, Jakarta, Rabu (21/12/2023).
Encep menjelaskan dalam melakukan sertifikasi, Kementerian Keuangan dibantu oleh Badan Pertanahan Negara, serta kementerian dan lembaga lainnya. Setiap minggu, kata dia, upaya sertifikasi terhadap BMN ini dilakukan. Untuk Kantor Wilayah Kemenkeu maupun Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) yang belum mencapai target, akan digeber terus.
“Ada beberapa kantor yang masih kuning, dia akan ngejar terus sampai 31 Desember pukul 23.59,” kata Encep.
Encep mengatakan Kemenkeu juga sudah membahas mengenai target tahun depan BMN yang bisa disertifikasi. Dia mengatakan Menteri Sri Mulyani meminta agar tahun 2024 seluruh aset milik negara bisa mendapatkan sertifikat.
Selain itu, mulai tahun depan Kemenkeu juga akan melakukan sertifikasi terhadap aset bekas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) Migas. “Tahun depan ada hal baru yang mau kami kejar,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan, penerimaan negara tidak hanya berasal dari pajak, bea dan cukai, maupun utang. Melainkan juga berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan aset-aset negara dan lelang.
Oleh sebab itu, Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah akan terus fokus mengoptimalkan pengelolaan aset negara sebagai salah satu sumber penerimaan. Ia pun menargetkan, pada 2024 seluruh barang milik negara (BMN) akan tersertifikasi seluruhnya, guna mempermudah pelacakan pengelolaannya.
Kementerian Keuangan juga telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara juga untuk terus memantau kinerja aset-aset yang telah dimiliki, termasuk efisiensi perawatannya. Ia menekankan, para pengguna aset di tiap kementerian atau lembaga tak boleh membiarkan asetnya tertidur.
“Kita juga lakukan piloting untuk mengukur kinerja aset. Aset itu tidak tidur, tapi aset harus bekerja keras dan memberikan manfaat yang maksimal, maka kita akan terus melakukan juga, termasuk piloting mengukur kinerja aset tersebut, termasuk asuransi BMN,” ujar Sri Mulyani.
