Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, total aparatur sipil negara (ASN), termasuk PNS, yang dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara atau IKN berjumlah 2.000 orang.
Meski pemindahannya telah terjadwal mulai Maret, Juli, dan Agustus 2024 mendatang secara bertahap, untuk anggaran pemindahannya sendiri hingga saat ini belum ada nominal pastinya. Anas mengatakan, anggaran itu kini masih terus dikaji dan disimulasikan dengan Kementerian Keuangan.
“Kita diperintahkan sedang merumuskan selain terkait dengan biaya pemindahan, biaya kemahalan, kita juga sedang diminta menghitung tunjangan-tunjangan lain yang diperlukan terkait keluarga. Sedang dihitung, nanti akan dirembuk,” kata Anas saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (22/11/2023).
Kendati begitu, ia memastikan, untuk ASN yang pertama kali dipindah tentu akan mendapatkan banyak insentif ketimbang gelombang berikutnya, sebab mereka menjadi pioneer ASN di ibu kota baru. Adapun insentifnya mulai dari sekolah untuk anak, biaya ongkos pindah bersama keluarga bagi yang sudah memiliki, hingga insentif kerjanya sesuai tugas dan fungsi di kementerian atau lembaganya.
“Tapi insentif bagi mereka yang pindah pertama itu sedang disiapkan tentu akan beda dengan mereka yang akan pindah berikut-berikutnya ya, karena dia kan akan jadi pioneer,” tegas Anas.
Untuk jumlah pasti ASN yang dipindah, ia memastikan akan menyesuaikan dengan kesiapan akomodasi di IKN yang tengah dikerjakan Kementerian PUPR. Untuk tempat tinggalnya sendiri, ia memastikan akan dipisah antara ASN yang masih lajang dengan yang sudah berkeluarga.
“Jadi kaitannya dengan akomodasi yang disiapkan PUPR. Kita sedang exercise dan sudah simulasi dengan seluruh K/L jika tahap pertama yang pindah 2.000 itu siapa saja yang pindah, jika tahap kedua 1.200 siapa saja, dan seterusnya,” ungkap Anas.
“Yang jelas tahap pertama hampir semua K/L pindah, tapi eselonnya tertentu, tidak semua eselon, yang terkait dengan bisnis misalnya masih tetap di Jakarta,” tuturnya.
Adapun total ASN yang akan dipindahkan pemerintah pada tahap pertama akan sebanyak 16.990 orang, termasuk dari unsur TNI dan Polri. Sedangkan, keseluruhan ASN yang akan dipindahkan pada periode 2024-2045 sebanyak 100.023 orang berdasarkan perhitungan Bappenas. Terdiri dari pejabat negara 956 orang, jabatan pimpinan tinggi 3.264 orang, dan jabatan fungsional terdapat 95.803 orang.
Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas PNS yang akan dipindahkan ke IKN berjenis kelamin laki-laki atau 54%, dan berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas PNS berpendidikan S1 (51,3%, disusul S2 (26,7%), dan DIII (14,8%). Lalu, mayoritas PNS berada dalam kelompok usia 30-39 tahun (34,5%), disusul 40-49 tahun (28,8%), dan 50-60 tahun (19,8%).
Kriteria atau syaratnya diketahui adalah jenjang pendidikan minimal D3, memperhatikan batasan usia pensiun, data kinerja ASN, serta data kompetensi dan potensi ASN.
