Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) baru saja merilis draf dokumen perencanaan dan kebijakan investasi yang komprehensif dalam skema Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk konsultasi publik.
Dalam draf tersebut, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara yang akan dipensiunkan adalah sebesar 1,7 Giga Watt (GW). Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan target Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang meminta program pensiun dini PLTU batu bara mencapai 5,2 GW.
Kepala Sekretariat JETP Indonesia Edo Mahendra menjelaskan bahwa rencana pensiun dini PLTU dengan kapasitas sebesar 5,2 GW masih menjadi opsi. Namun, opsi tersebut terbagi menjadi dua, yaitu progresif dan konservatif.
Lebih lanjut, Edo menambahkan bahwa program pensiun dini PLTU sebesar 1,7 GW telah mempertimbangkan kondisi yang ada saat ini. “Pertanyaannya, mengapa sekarang 1,7 GW? Karena kita ingin membuat rencana sesuai dengan apa yang ada di depan kita,” ujar Edo dalam acara Komunikasi Publik mengenai Rancangan Rencana Investasi Just Energy Transition Partnership (JETP) pada Jumat (3/11/2023).
Edo juga menjelaskan bahwa dukungan konkret untuk pensiun dini PLTU telah datang dari program lain, seperti Energy Transition Mechanism (ETM), yang merupakan salah satu upaya untuk mempercepat transisi energi dari energi fosil ke energi yang lebih bersih.
Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) telah membuka draf rencana investasi ini kepada publik pada Rabu (1/11/2023) dengan harapan mendapatkan masukan dari berbagai kalangan masyarakat.
Dokumen Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) dapat diakses oleh publik melalui situs www.jetp-id.org. Masyarakat dapat memberikan masukan mengenai draf rencana investasi ini melalui formulir masukan yang ada pada situs JETP.
JETP merupakan inisiatif pendanaan transisi energi senilai lebih dari US$ 20 miliar atau sekitar Rp 300 triliun yang disepakati antara Indonesia dengan negara-negara maju yang tergabung dalam International Partners Group (IPG). Sekretariat JETP Indonesia dibentuk dan mulai beroperasi pada April 2023 dengan tugas melakukan koordinasi dalam penyusunan dokumen CIPP secara kolaboratif antara pemerintah Indonesia dan IPG.
Masukan publik yang disampaikan sebelum tanggal 14 November akan digunakan oleh Sekretariat JETP sebagai landasan finalisasi dokumen CIPP. Rencananya, dokumen CIPP yang menjadi basis implementasi kemitraan JETP akan diluncurkan di Indonesia sebelum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Dubai, Uni Emirat Arab pada akhir tahun ini.
