Status Gibran Rakabuming Raka sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih menjadi perbincangan hangat. Sampai saat ini, Wali Kota Solo tersebut belum secara resmi mengundurkan diri dari PDIP setelah deklarasi sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto dari Partai Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, memberikan pernyataan yang pedas pada Sabtu (28/10) kemarin. Dalam pernyataannya, Basarah yakin Gibran telah mengetahui AD/ART dan mekanisme partai dalam mengambil keputusan.
Basarah menjelaskan bahwa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri memiliki hak prerogatif dalam memilih calon presiden dan calon wakil presiden yang akan didukung oleh PDIP.
Megawati telah memilih Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk didukung oleh partai tersebut. Oleh karena itu, semua kader PDIP diwajibkan untuk mendukung keputusan tersebut.
“Ketika Gibran kemudian keluar dari skema keputusan yang sudah diambil oleh Megawati dan bahkan mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden di luar keputusan partai, maka secara aturan partai, dia telah melakukan pembangkangan,” ujar Basarah di Sekolah PDIP, Jakarta.
“Dia telah melakukan sesuatu yang berbeda dengan keputusan partai. Secara etika politik, dia dengan sengaja ingin keluar atau bahkan telah keluar dari keanggotaan PDIP,” tambahnya.
Oleh karena itu, Basarah menyebut bahwa PDIP menunggu etika politik Gibran untuk mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) partai tersebut.
“Yang sebenarnya kami tunggu adalah etika politik dari Gibran yang sekarang telah mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia, maka kami tunggu etika politik tersebut untuk menerima kartu tanda anggota PDIP,” ujarnya.
Lebih lanjut, Basarah juga menegaskan bahwa pihaknya menunggu etika politik Gibran terhadap partai yang telah membesarkan keluarganya. Ia juga menyinggung peran PDIP bagi keluarga Gibran, termasuk ayahnya, Jokowi.
