Indonesia akan mengadakan pemilihan umum (pemilu) pada bulan Februari 2024 mendatang. Dalam pemilihan ini, warga akan memilih anggota legislator tingkat kota/kabupaten, provinsi, dan pusat, serta memilih presiden (pilpres) yang akan memimpin selama lima tahun ke depan.
Saat ini, terdapat tiga kandidat presiden (capres) yang bertarung, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Khusus untuk Ganjar dan Anies, keduanya telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Ganjar akan maju dengan Mahfud MD sebagai calon Wakil Presiden (cawapres), sedangkan Anies menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai rekan majunya. Prabowo, sebagai Menteri Pertahanan, akan segera mendaftarkan diri. Dia dan koalisinya telah menunjuk Putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapresnya.
Media asal Singapura, Channel News Asia (CNA), menyoroti hal ini. Dalam artikel analisis berjudul “Analysis: Indonesia set to see first 3-way presidential race since 2009 that risks splitting society”, mereka menyebutkan bahwa memiliki lebih dari dua pasangan calon membuat pemilih memiliki lebih banyak pilihan. Namun, sangat tidak mungkin bagi pasangan calon untuk memenangkan pemilihan hanya dalam satu putaran, mengingat tidak ada satu pun yang menjadi petahana dan tingkat popularitas para kandidat saat ini berkisar antara 20 hingga 36%.
CNA menjelaskan bahwa menurut aturan pemilu Indonesia, jika tidak ada satu pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% plus satu, maka dua pasangan calon dengan suara terbanyak akan mengikuti putaran kedua. Karena tidak ada jajak pendapat yang menunjukkan bahwa salah satu pasangan calon memiliki popularitas di atas 50%, Indonesia kemungkinan akan mengadakan putaran kedua pada tanggal 26 Juni tahun depan.
Berdasarkan jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tanggal 22 Oktober, Prabowo dan Gibran memimpin dengan perolehan 35,9%. Mereka diikuti oleh Ganjar dan Mahfud dengan 26,1%. Di posisi ketiga terdapat Anies dan Cak Imin dengan popularitas 19,6%, seperti yang dilaporkan oleh CNA.
Media tersebut juga mengutip pendapat sejumlah pengamat mengenai risiko-risiko yang muncul dari pemilihan presiden. Salah satunya adalah risiko eksploitasi pemuka agama karena banyaknya pengikut mereka. Hal ini ditegaskan oleh Titi Anggraini, dosen hukum pemilu dari Universitas Indonesia (UI). Meskipun undang-undang pemilu melarang penggunaan tempat ibadah untuk kampanye, ada beberapa area abu-abu yang sulit bagi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) untuk menentukan pelanggarannya.
Titi menjelaskan bahwa jika terdapat tiga kandidat, akan ada lebih banyak orang yang ingin mendapatkan dukungan dari pemimpin tersebut, dan para kandidat akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan mereka. Pengaruh pemuka agama yang mendukung calon tertentu juga dapat mempengaruhi pemilih, terutama siswa yang kemungkinan besar akan menjadi pemilih pemula.
Kemungkinan lainnya adalah penggunaan identitas politik untuk mendulang suara. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat menjadi lebih terpolarisasi dibandingkan pemilu sebelumnya pada tahun 2019, di mana agama Islam digunakan sebagai alat kampanye meskipun baik Jokowi maupun Prabowo beragama Islam.
Dalam pemilihan presiden yang akan datang, identitas nasionalis dan Islamis kemungkinan akan lebih ditekankan oleh pasangan calon untuk mendapatkan dukungan. Hal ini memuat pendapat Titi yang dikutip oleh CNA.
