Dana Moneter Internasional (IMF) telah meminta maaf kepada pemerintah Indonesia setelah sebelumnya mengkritik kebijakan hilirisasi yang menjadi salah satu proyek Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan kabar ini.
Bahlil menyatakan bahwa IMF sudah meminta maaf dan terdapat kesalahan interpretasi dalam media terkait hal tersebut. Beberapa waktu yang lalu, IMF mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan penghapusan kebijakan larangan ekspor nikel secara bertahap dan tidak memperluasnya untuk komoditas lain. IMF meminta agar program hilirisasi di Indonesia dikaji ulang, terutama dari segi analisis biaya dan manfaat yang dapat merugikan Indonesia.
Bahlil merasa pesan yang disampaikan IMF dalam kajiannya sangat jelas. Menurutnya, hal ini merupakan intervensi terhadap negara Indonesia. Bahlil juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa pemilihan presiden (pilpres) dapat menjadi risiko karena pihak yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintahan saat ini akan mencoba merusak partai politik dan calon presiden.
Bahlil menambahkan bahwa terdapat pihak yang tidak menyukai hilirisasi dan membiarkan Indonesia diserbu oleh barang impor. Hal ini akan membuat Indonesia kehilangan kemandirian, terutama dalam sektor energi, pangan, dan aspek fundamental lainnya. Selain itu, terdapat pihak asing yang ingin memperoleh bahan baku dari Indonesia dengan harga murah tanpa harus berinvestasi dan membangun industri di dalam negeri.
Bahlil berkeyakinan bahwa ada pihak yang tidak ingin melanjutkan program hilirisasi ini. Jika tidak dilanjutkan, maka Indonesia akan kembali ke zaman penjajahan karena hanya akan mengirimkan bahan mentah keluar negeri.
